Maret 28, 2024

Siliwangi Post

tajam terpercaya

” Dewan Siap Panggil Umbara, Minta Pertanggung Jawaban Soal Sembako Buruk “

2 min read

 

Wendi Sukmawijaya

Ketua F-PKB Kritisi Pengelolaan Manajemen Pemerintahan kabupaten Bandung Barat Yang kurang Baik.

Ketua Fraksi Partai kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Kabupaten Bandung Barat Wendi Sukmawijaya mempertanyakan terkait Pemberian Bantuan Sembako Yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Manajemen pengelolaan yang kurang baik yang telah terjadi di tengah masyarakat malah menimbulkan permasalahan lain yang menjadi point penting untuk di diperhatikan Bersama-sama.

“Bagaimana ini dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga pengawasan yang bisa kacau sedemikian rupa. Harusnya pemerintah sudah memperhitungkan dengan matang bantuan sembako harus sampai ketangan masyarakat penerima manfaat dalam keadaan yang layak konsumsi,” Ucap Wendi membuka percakapannya.

Kejadian Yang terjadi di wilayah bandung barat ini memang benar adanya. Bantuan bahan makanan yang telah membusuk, telah dibenarkan oleh pihak ketua Rukun Warga setempat di wilayah Bandung Barat. Penunjukan siapa yang menjadi pemasok apakah telah sesuai atau tidak dengan mekanisme yang berjalan secara Nyatapun menjadi pengawasan selanjutnya yang harus di kaji secara tepat dan teliti.

“Lagi-lagi saya Nyatakan bahwa segalanya perlu koordinasi dan pelaksanaan yang tepat. Percepatan penanganan Dampak wabah Covid-19 ini harus secara Bersama-sama dengan tujuan yang sama. Jangan ada tumpang tindih kepentingan yang tidak sesuai dengan kebutuhan darurat masyarakat kita,” Lanjutnya.

Menindak Lanjuti Terkait penganggaran yang belum jelas Serta pencairan anggaran yang belum di kucurkan pemerintah daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) menjadi perhatian serius pihaknya. Kesalahan dengan menggunakan dana talang yang diberikan pihak lain dan kemudian atas nama pemerintah daerah tentu akan menjadi hal yang menyalahi aturan. Terkait dengan kepentingan darurat masyarakat yang terdampak Covid-19 pun jelas harus sesuai dengan Kebijakan Anggaran yang dipakai dan dapat diyakini jelas darimana sumbernya.

“Penganggaran Yang hingga saat ini belum terlaksana terkait pencairannya oleh BPKD jangan sampai kemudian menyalahi aturan yang ada serta ditunggangi kepentingan pihak lain,” Tegas Wendi

Besar harapannya akan Kejelasan pengelolaan data dan informasi yang Nyata. Setelah PANJA C-19 telah mempertanyakan kepada pihak pemerintah terkait yakni dinas Sosial serta tidak mendapatkan penjelasan yang transparan. Ketua F-PKB pun Menegaskan Lewat lembaga akan memanggil Kepala Daerah untuk mempertanyakan permasalahan ini serta kemungkinan menggunakan hak konstitusi yakni Hak interplasi. Tujuannya Jelas Bagi pemerataan masyarakat Bandung Barat yang sangat membutuhkannya. Kesalahan kecil yang ditimbulkan pemerintahan kabupaten dalam pengelolaan yang kurang terorganisir bisa saja menimbulkan kepanikan berlebih dan berdampak luas ditengah masyarakat bandung barat.

“hal-hal tersebut sudah sangat memenuhi kriteria untuk para anggota dewan menggunakan Hak Interpelasi. Kewajiban kita Menjamin terlaksananya percepatan penanganan kepentingan strategis yang berdampak luas terhadap masyarakat yang terdampak COVID-19 ini.” Pungkasnya.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.